Kamis, 17 Maret 2016

Wagub Tolak Jembatan Jawa-Bali

USULAN Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ingin membangun jembatan yang menghubungkan Jawa-Bali, mendapat perlawanan dari Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta. Ketua DPD Golkar Bali ini secara tegas menolak usulan yang disampaikan pascatenggelamnya Kapal Rafelia II di Selat Bali beberapa waktu lalu.
Menurut Sudikerta, pembangunan jembatan Jawa-Bali itu memang penting, namun jauh lebih penting  adalah menjaga kultur masyarakat Bali sendiri. "Momentum usulan jembatan itu kurang tepat di tengah upaya masyarakat Bali berkomitmen menjaga budayanya yang adiluhung yang kental dengan adat-istiadat dan nilai kesakralan yang tinggi," katanya, Kamis (17/3) kemarin.
Pihaknya mengatakan usulan pembangunan jembatan itu hendaknya dilakukan kajian dari berbagai aspek, terutama dari sisi budaya masyarakat Bali sendiri. "Tidak bisa hanya melihat dari satu aspek saja, tapi harus komprehensif sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Bali ke depan," sambungnya.
Sudikerta menegaskan tatanan kehidupan masyarakat Bali saat ini telah berjalan dengan baik dalam suasana harmoni, kedamaian, dan kebersamaan antarsesama.

"Jika benar seperti itu usulannya, saya sangat tidak sependapat. Ajeg Bali harus dipertahankan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Pembangunan jembatan Jawa-Bali akan sangat berpengaruh pada tatanan sosial budaya masyarakat. Akan ada pergeseran-pergeseran nilai di Bali. Cepat atau lambat, pembangunan jembatan itu akan menyebabkan adat dan budaya Bali mengalami degradasi,"  katanya.


Pihaknya tak menampik secara ekonomi Jawa-Bali akan diuntungkan. Namun dampak degradasi budaya dan moral harus diantisipasi. "Adat, budaya, dan tatanan menyamabraya harus dipertahankan. Tidak boleh egois memandang dari sisi ekonomi semata," tegas Sudikerta.
Jika antrean panjang kendaraan di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk yang dijadikan alasan membangun jembatan Jawa-Bali, Sudikerta menawarkan solusi agar fasilitas di pelabuhan itu yang mesti diperbaiki, baik menyangkut penataan manajemen transportasi laut maupun penambahan dermaga. 
Pihaknya mengaku akan tetap mempertahankan Gilimanuk sebagai pintu gerbang Bali di bagian barat melalui laut. 

"Dengan tegas saya tolak. Tatanan yang seperti sekarang ini sudah cukup bagus," kata Sudikerta.


Sebagaimana diketahui, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengusulkan pembangunan jembatan Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa bagian timur dengan Pulau Bali bagian barat.
Keberadaan jembatan tersebut sangat penting guna kelancaran arus barang dan orang, agar tidak terjebak antrean panjang di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Antrean panjang itu semakin rancu saat long weekend, hari besar nasional, dan atau pada saat terjadinya cuaca buruk.
"Jika saja boleh saya usulkan, semestinya di Selat Bali ini dibangun jembatan Jawa-Bali sebagaimana Surabaya-Madura atau Suramadu. Ini disebabkan keduanya provinsi tersebut saling membutuhkan. Apalagi kedua provinsi tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi," ujar Bupati Anas kepada wartawan usai rapat koordinasi di Pelabuhan ASDP Ketapang, Senin (14/3). (*)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar