Desa Pinggan, Salah Satu Tempat Teindah di Bali

KALAU kamu anak muda Bali yang gaul dan suka jalan-jalan, pasti tahu dong yang namanya Desa Pinggan, Kintamani, Bangli, Bali? Bagi yang belum tahu, coba deh cek lokasinya di maps. Kalau mau lebih asyik, datanglah sebelum matahari untuk melihat sunrise. Bisa juga pada malam hari untuk melihat lampu-lampu di perkampungan. Untuk mendapatkan keduanya, malah ada yang datang selepas tengah malam supaya lebih puas menikmati keindahan yang eksotis di sana. Tapi tahukah kamu kalau lokasi ini ternyata tidak begitu dikenal oleh warganya. Pernah seorang teman bertanya kepada warga sekitar mereka malah bingung ketika ditanya spot terbaik di desanya hehehe….

Desa Pinggan sendiri adalah desa yang berada di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Desa Pinggan memiliki jumlah penduduk sekitar 430 KK. Di desa ini terdapat pura jagat yaitu Pura Dalem Balingkang. (*)

 Mari Cek koordinat yang asyik untuk foto-foto:

View Desa Pinggan 1

Foto-foto: dari google

Pemuda Jehem Dirikan Tolak Reklamasi Teluk Benoa

PARA Pemuda Desa Jehem Bangli melakukan aksi solidaritas menolak reklamasi Teluk Benoa, Minggu siang (21/2). Padahal, Bangli tak memiliki pantai. Pemuda Jehem menggelar solidaritas menolak reklamasi Teluk Benoa dengan mendirikan Baliho. 

Sebelum mendirikan baliho, Pemuda Jehem yang tergabung di dalam Solidaritas Pemuda Jehem Tolak Reklamasi Teluk Benoa berkumpul sekitar pukul 11.00 dan mencari mencari bambu di kebun kemudian mulai merakit bambu untuk pemasangan baliho. Sekitar pukul 13.00 baliho sudah selesai di rakit kemudian dibawa beramai-ramai untuk dipasang di perempatan Desa Jehem.

-  Lembongan Ikut Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Menurut humas  dari kegiatan tersebut, Putu Tedy Alfred Mahendra, solidaritas penolakan reklamasi Teluk Benoa ini dilakukan karena mereka sudah melihat ke belakang dan belajar dari sejarah tentang apa yang terjadi dengan keadaan pantai-pantai bagian timur pulau Bali pasca reklamasi pulau serangan. Dampak reklamasi Serangan mengakibatkan terjadinya abrasi di sepanjang pesisir timur pulau Bali.

Menurutnya, sampai saat ini perbaikan-perbaikan masih aktif dilakukan dengan cara mengurug garis pantai dengan batu-batu besar. Hal ini menyebabkan kealamian pantai Bali sudah mulai terancam dan membuat anggaran daerah yang seharusnya bisa untuk kesejahterahan masyarakat justru terpaksa digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pembangunan bisnis pariwisata.

“Kami yang berada di Bangli menyatakan sikap menolak rencana reklamasi Teluk Benoa sebagai rasa solidaritas persaudaraan terhadap masyarakat pesisir pulau Bali yang akan terdampak langsung dari mega proyek reklamasi yang berkedok revitalisasi. Ini sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian alam Bali demi kelangsungan hidup generasi dimasa depan,” paparnya. (*)

Lembongan Ikut Tolak Reklamasi Teluk Benoa

NUSA PENIDA- Satu persatu wilayah di Bali semakin berani menunjukkan sikap dan kepeduliannya terhadap Teluk Benoa. Kali ini elemen masyarakat Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, Klungkung menyatakan diri dengan tegas menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

Dalam mempertegas aksinya, ratusan pemuda dan puluhan peselancar warga asli Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ini menggelar aksi damai dengan berjalan kaki sejauh 2 kilo meter dari catus pata Desa Lembongan hingga Jembatan Kuning penghubung Lembongan dan Ceningan sambil memungut sampah pada Minggu pagi (21/2).

-  Suarakan Tolak Reklamasi Saat Valentine

-  TELUK BENOA DILINDUNGI 'BHATARA SESUHUNAN' PURA GAING-GAING: PENYAWANGAN PURA DALEM KARANG TENGAH

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Kunjungi Pura Pesisir

Komang Muliawan, 29 yang menjadi humas di dalam kegiatan tersebut, di sela-sela aksi menjelaskan aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas serta kepedulian terhadap Teluk Benoa yang mau di reklamasi seluas 700 hektar. "Meski kami jauh dari Teluk Benoa, tetapi kami meyakini bahwa reklamasi tersebut akan berdampak pada pulau kami," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam penjelasanya menjelaskan, sepanjang pesisir barat pulau Ceningan serta selatan dan utara pulau Lembongan sudah mengalami pengkikisan pesisir yang cukup parah akibat reklamasi di Serangan. "Kami ini hidup di pulau yang kecil, pulau kami berhadapan dengan Samudra Hindia, jika reklamasi dilakukan, berdasarkan riset para ahli akan berdampak pada pulau kami juga," ujarnya di sela-sela aksi.

Nusa Penida yang terdiri dari 3 pulau, yakni Nusa Gede (Penida), Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan ini juga dikatakan kehidupannya seratus persen dari laut dan wisata bahari. Untuk itu pula, Muliawan mengajak untuk sama-sama menjaga kehidupan biota laut dan terumbu karang. "Laut mestinya kita jaga, jangan di rusak dengan melakukan reklamasi seperti yang akan dilakukan di Teluk Benoa," harapnya.

Meski begitu, Muliawan mengatakan hal ini bukan sebagai wujud anti terhadap investor. "Bukan, kami bukan anti investor, tetapi kami anti kepada investor yang memaksakan kehendak dan namun juga mengabaikan lingkungan," tegasnya.

Sementara itu, Gede Lama, 35, yang juga salah satu peserta aksi meminta agar pembangunan tidak hanya dilakukan di Bali Selatan saja, namun juga harus diperhatikan di wilayah lainnya. "Banyak daerah di Bali yang perlu dikembangkan, Bali mesti dilakukan pemerataan pembangunan juga, agar tidak terjadi ketimpangan," harapnya.

Selain aksi bersih - bersih dan pemasangan baliho penolakan diberbagai titik di Lembongan dan Ceningan, dalam aksi damai ini, para peselancar pun ikut unjuk gigi dengan melakukan aksi paddle dengan board selancar diikuti jukung kecil dengan membawa sepanduk besar ketengah laut. (ForBali)

Suarakan Tolak Reklamasi Saat Valentine

STT Banjar Lebah Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

BERTEPATAN dengan hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari, di Kota Denpasar, dukungan penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa malah semakin gencar dilakukan oleh kaum muda Bali.

Seolah tak pernah lelah untuk terus berjuang, Sekaa Teruna Teruni Yowana Jaya, Banjar Lebah, Desa Adat Sumerta, Denpasar kembali turun ke jalan untuk mempertegas sikapnya dalam menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.

-  Lembongan Ikut Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Puluhan pemuda ini melakukan lonch march dengan berjalan kaki dari Bale Banjar Lebah dan kemudian memasang dua baliho di pertigaan Jalan Hayam Huruk arah ke Jalan Kecubung dan perempatan Jalan WR Supratman, arah Jalan Kecubung, Denpasar.

Dua buah Baliho berukuran 3 X 4 meter ini gagah berdiri di salah satu jalan utama kota Denpasar tersebut. Dalam baliho tersebut, tegas tertulis "Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Batalkan Perpres 51 Tahun 2014" dipasang dengan aksi arak-arakan serta iring-iringan Bale Ganjur. "Ini sudah ke 8 kali nya kami memasang Baliho, sebelumnya sudah 4 baliho dirusak oleh orang yang tidak dikenal," ungkap Nyoman Gegel Juniartha sebagai salah satu peserta aksi.

Total saat ini, sudah sekitar 10 Baliho penolakan pernah dipasang oleh Pemuda Banjar lebah ini. “Kami sengaja memilih hari Valentine untuk memasang Baliho, karena bentuk kasih sayang tidak hanya dengan kekasih, tetapi juga pada bumi dan alam,” tuturnya.

Rencana reklamasi di Teluk Benoa seluas 700 ha yang digembar-gemborkan akan menyerap banyak tenaga kerja terutama anak muda Bali ini justru di tolak oleh anak muda itu sendiri.

Hal ini pun disesali oleh Koordinator Pemuda Banjar Lebah Tolak Reklamasi,  I Gusti Ngurah Agung Sandhi Sugiantara  saat ditemui di sela aksi berlangsung. “Saya gagal paham dengan sikap pemerintah yang justru mengabaikan suara rakyatnya. Jelas ini ditolak oleh sebagian besar masyarakat Bali, kenapa mesti dipaksakan?," ujarnya.

Sandhi berharap kepada penguasa di Pulau Dewata ini untuk memiliki keberpihakan kepada Rakyatnya. “Suara rakyat Bali jelas menolak, buktinya, Desa Adat pesisir yang ada di Teluk Benoa pun sudah menyatakan sikap penolakannya secara resmi, mestinya pemerintah menghargai nya,” tuturnya.

Para generasi muda ini tetap meminta kepada Presiden RI  Joko Widodo untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan Batalkan Perpres 51 Tahun 2014.

Aksi pemuda Banjar Lebah yang dimulai pada pukul 17.00 hingga pukul 18.00 ini pun berjalan dengan lancar dan tertib. Begitu pun massa aksi, seusai aksi, mereka melanjutkan membuat ogoh-ogoh untuk ditampilkan pada pengerupukan sebelum hari raya Nyepi nanti. (ForBali)

OJK Beri Pukulan Besar untuk Industri Batubara

INDUSTRI pertambangan batubara di Indonesia telah mendapatkan pukulan besar dengan pengumuman oleh regulator jasa keuangan negara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa bank harus menghentikan pinjaman untuk proyek-proyek pertambangan di Kalimantan Timur.



Kalimantan Timur, mengandung 28 persen dari total cadangan batu bara Indonesia. Areal seluas negara Swiss telah dialokasikan untuk pertambangan di seluruh provinsi, dengan kerusakan masif hutan, pencemaran persediaan air dan perpindahan masyarakat setempat.



OJK memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia dengan proyeksi promosi stabilitas keuangan. Peraturan tersebut dibuat karena harga batu bara yang terus turun, sehingga dinilai berinvestasi dalam proyek-proyek batubara terlalu berisiko.



Ini adalah peraturan perbankan pertama yang melarang pembiayaan untuk pertambangan batubara berdasarkan eksposur kredit industri.



Beberapa bank di Indonesia sudah diketahui terkena kredit macet di pertambangan batu bara, baik secara langsung melalui operasi pertambangan, atau tidak langsung melalui kredit konstruksi untuk proyek-proyek pertambangan. Lembaga kredit Fitch menulis tahun lalu: "Kombinasi berkelanjutan harga lemah batubara dan over-supply akan terus menantang profil kredit dari sektor pertambangan, dengan penambang kecil paling berisiko."



“Ini menjadi pukulan penuh terhadap ambisi industri batu bara Indonesia, dan memberikan dampak hidup kepada ribuan orang di Kalimantan Timur yang hidupnya telah hancur oleh industri pertambangan batu bara,” kata Arif Fiyanto, juru kampanye senior untuk Greenpeace Indonesia.

"Tidak ada prospek pemulihan harga batubara. Bagi Indonesia ini adalah perjudian masa depan pada batubara. Pengumuman OJK membuatnya menjadi semakin jelas, pinjaman untuk pertambangan menjadi sangat berisiko bagi lembaga keuangan, dan semua bank harus menghentikan dana operasi untuk batubara di Indonesia. "



IMF, dalam sebuah catatan baru pada sektor perbankan Indonesia, mengatakan kewajiban sektor batubara naik sekitar 30% sejak tahun 2008, sedangkan pendapatan operasi tumbuh hanya 10% dan keuntungan menurun. Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia, dan penambang terbesar Bumi Resources telah berjuang dengan kebangkrutan selama lebih dari satu tahun sekarang.

Pemerintah Indonesia telah memotong harga acuan batubara thermal (HBA). Harga batubara saat ini  US $ 53,20 per metrik ton pada bulan Januari (rekor terendah baru), yang turun dari US $ 109,29 pada Januari 2012.



Sebagian besar paparan kredit macet di Kalimantan Timur adalah penambang skala menengah dan kecil. Mereka lebih cenderung dibiayai oleh bank-bank Indonesia, karena perusahaan batubara yang lebih besar memiliki akses ke pasar modal dan bank internasional. (greenpace Indonesia)

It is not BIN document it is a paper written by someone who supports the Freedom Movement of Papua

By: Datuak Tjumano *)

AN information was released  by Fairfax Media in Australia  saying  a document that  was said as leaking BIN document is now circulating among the Australian media. The document is containing the basic information of a number of respected figures in Papua, concerning their intellectual capability and also their weaknesses such as to drink alcohol, woman and money. The names mentioned in the document are among others Marcus Haluk (intellectual), Beny Dimara (social) and Benny Giay (religion).
The document was said to be published around four month before Jokowi took  office as the President in Oct 2014. The Australian media said that the objective of BIN’s intelligent operation based on the document was to exploit the weakness of those figure in order them to pull out their support to The Freedom Movement of Papua and supports the Government Agenda to apply Special Autonomous Program for Papua.
However the Australian media also published the grievances of among those Papuan figures whose names published in the so called leaking BIN document such as Marcus Haluk and of course he condemned the Indonesian government. It is clear the impact of the publication and circulation of the so called leaking BIN document is the angry attitude of those Papuan respected figures and condemning the Indonesian Government. They said the Government of Indonesia had offended them.
This assessment is intended to conclude that the information saying that BIN document was leaking and  circulated in Australian media is a manipulation and it is psychological warfare material to discredit BIN and concurrently also the Government of Indonesia. It is believed this psychological warfare was conducted by the supporters of the Freedom Movement of Papua in Australia.

Psychological warfare material to discredit BIN

The so called the leaking BIN document and circulated among the Australian media is believed a paper written by someone as a basic information concerning Papuan respected leaders who were active to support The Freedom Movement of Papua. Accordingly it is not intelligent document because secret information at the present time is not printed out on paper but is put in a computer compacted in tiny flash disc. All of the intellectuals in the world practice it in saving their classified information.
Some BIN officials in answering the question by Sydney Morning Herald concerning the news in Australian media on leaking BIN document had firmly said that BIN had never made such kind of document. Firmly BIN indirectly said BIN has not such kind of document, it must be written by someone else in Australia. We believe the answer of BIN officials is true, because such kind of document is not needed and to print such kind of document is stupid action and accordingly will never be done by BIN officials.
The so called leaking BIN document in Australian media is just a scenario written  by someone or a certain group of Australian people to provoke the  bad relation between the Indonesian government and the Papuan leaders including the society of Papua.
There is not any urgency for BIN to compose such kind of printed paper and officially published by BIN. So we tend to believe the so called leaking BIN document is a manipulation, it is just paper written by someone used as psychological warfare material to provoke Papuan people in order to become angry to the Indonesia government. Exposing openly the weaknesses of those Papuan respected leaders among the public is definitely to be felt as offending  both the respective leaders and also the Papuan society.
In the information it is not mentioned what language is used in the paper and what is the classification of the paper and why it was circulated in Australia. Last but not least it is also not clear how was the process of the so called the leaking document to take place and received by Fairfax Media in Australia. Fairfax Media should be honest enough to mention who is the one who leaked the information if any.
The issue on leaking BIN document and circulated among the Australian media and the publication of such information in Australia is not surprisingly. Everybody in general understands that there are some Australian  are the supporters of The Freedom Movement of Papua.
 The Papuan respected leaders however understand that Indonesian people are mostly civilized persons which are polite and respecting others’ cultural habits and tradition including Papuan people.

Conclusion

It is believed the so called leaking BIN document by Australian media is not BIN’s document but a paper written by someone in Australia who supports  the Freedom Movement of Papua. It is believed the so called BIN document is a written paper to be used as a psychological warfare material to wake up the Papuan grievances to BIN and concurrently also to The Government of Indonesia.
The so called leaking BIN document,  published  by Fair Fax and Sydney Morning Herald in Australia  is a manipulation of someone in Australia who support the Papuan Separatist Movement. It is created scenario to make the worse impact to the relation between the Government of Indonesia and the Papuan society and leaders in developing Papua.
BIN being experience intelligent organization never print out any classified material  recorded in computer to become written document which is consisting of some pieces of papers. Intelligent communication was always based on the principle of Secret, Short, Simple and Clear in transferring the information. Printing document on papers is not necessary.
The so called   leaking BIN document circulated by a number of Australian media is a written paper composed by someone or a group of people in Australia to be used  as a psychological warfare material to discredit the Government of Indonesia and to make the Papuan people angry with Indonesia.
BIN officials are believed supporting the Government concept to establish the better understanding between the Central Government and the people of Papua to live together within the Republic of Indonesia intensifying the dialogue and avoiding any miss understanding. The Government of Indonesia needs various leaders in Papua to support the implementation of the Special Program urgently to leave the backward situation of the social and economic condition of Papua.
Accordingly it is believed BIN  designed policy are to make the better communication between BIN and all Papuan intellectual, social and religious leaders. Insulting and offending Papuan leaders are only the creation of someone in Australia supporting the Separatist or The Freedom Movement of Papua.
Back to the  issue on leaking BIN document in among Australian media, this document published in some Australian media is definitely liar, it is not intelligent document, but a piece of paper written by someone in Australia to discredit BIN and also to disarray  the good relation between BIN leaders and a number of Papuan leaders.  (*)

*) The writer is an Intelligent Observer. Residing in West Sumatera

Urgensi Pencegahan Tindak Teror

Oleh: Andre Zulfikar*


JARINGAN kelompok teror ISIS (Negara Islam Iraq dan Suriah)kini semakin gencar dan frontal dalam menyebarkan paham dan eksistensinya. Pengeboman dan penyerangan terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat sipil yang terjadi di kawasan Sarinah beberapa hari lalu. Kawasan Sarinah merupakan kawasan perkantoran dan perbelanjaan di Jakarta Pusat. Penyerangan terhadap kawasan tersebut  menjadi permulaan penyerangan teroris terhadap ruang publik di Indonesia. Hasil identifikasi terhadap pelaku teror Sarinah-pun menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) yang positif telah berbaiat pada kelompok ISIS di Suriah.  Mereka telah terperangkap dalam paham-paham yang didoktrinkan oleh ISIS dan tentunya masih banyak WNI sendiri yang telah terpengaruh dalam doktrin mereka baik yang terlihat jelas maupun yang masih diam-diam mengatakan mendukung ISIS.
Tindakan saat dan pasca teror tidak efektif dan efisien karena justru akan menimbulkan banyak korban baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat sipil. Hal tersebut dapat dilihat dari serangan ISIS di Perancis, Turki dan Indonesia akhir-akhir ini. Jumlah korban serangan di Paris, Perancis mencapai 153 orang tewas dan banyak korban luka-luka. Sementara di pengeboman ISIS di Istanbul menyebabkan 11 orang tewas dan beberapa luka-luka. Sedangkan aksi teror di kawasan Sarinah kemarin menyebabkan 7 orang tewas dan puluhan luka. Kesiapan aparat dalam menangani teror memang menjadi kunci utama sedikitnya korban. Namun hal tersebut tentunya tidak akan menghentikan aksi-aksi teror lainnya
Tindakan pencegahan terhadap tindakan teroris harus dikebiri hingga akar permasalahannya yakni, penindakan dan pencegahan terhadap faktor penyebab aksi teror yang kini banyak dilakukan oleh kelompok radikal. Pencangan revisi UU anti terorisme adalah langkah yang tepat untuk mempertajam hukum Indonesia dalam membunuh cikal bakal terorisme di Indonesia. Artinya UU teroris anti terorisme harus mampu memberikan legal sanding bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif terhadap orang-orang yang telah menjadi anggota kelompok ekstremis ataupun yang akan melakukan tindak teror tanpa mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM).
Penolakan terhadap revisi UU anti terorisme banyak disuarakan oleh aktivis HAM. Menurut mereka, revisi UU anti terorisme terlalu terburu-buru dilakukan dan tidak memiliki urgensi. Mereka menilai bahwa revisi UU tersebut justru hanya akan menambah wewenang aparat penegak hukum yang dapat melanggar HAM. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai UU yang ada sudah cukup untuk menanggulangi terorisme.“Sudah cukup UU yang ada. Tinggal yang dipertanyakan sekarang adalah kinerja aparat keamanan seperti polisi atau intelijen yang katanya bagus dalam memberantas terorisme,” ujar Haris Azhar. Dia juga mengungkapkan, pada tahun 2011 juga ada upaya untuk merevisi UU Intelijen karena maraknya tindakan-tindakan teror. Revisi dilakukan untuk menambah kewenangan intelijen sehingga dapat mencegah dan menindak aksi-aksi teroris. Saat ini hanya perlu meningkatkan sinergi antara aparat penegak hukum dan intelijen.
Kurang tepat jika kita berpikir bahwa revisi UU anti terorisme semata hanya untuk menambah wewenang intelijen. Koordinasi dan sinergi telah sering dilakukan pihak intelijen dalam mencegah terjadinya aksi teror. Namun  tindakan terhadap orang-orang yang telah terkonfirmasi mengikuti kegiatan dan pelatihan teroris menjadi terhambat karena dianggap tidak memiliki unsur pidana dalam UU anti terorisme. Mereka lebih lihai dalam melakukan aktivitasnya tanpa menunjukkan bahwa mereka kelompok teror di depan hukum Indonesia. Misalnya, mereka latihan menembak dengan menggunakan kayu ataupun melakukan dakwah atau ceramah dengan menyebut kelompok lain dan NKRI adalah thogut tidak ditindak lanjut oleh kepolisian. Sehingga mereka sering lolos dari jeratan hukum.
Penguatan dasar hukum dalam upaya pencegahan aksi terorisme sangat penting dan merupakan langkah yang tepat dalam memberantas paham dan kelompok teroris di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keputusan itu diperoleh setelah Jokowi menggelar rapat terbatas bersama menteri dan pimpinan lembaga terkait. Keinginan pemerintah meningkatkan pencegahan terorisme telah disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan lembaga negara.Semua pimpinan lembaga negara sepakat bahwa pencegahan aksi terorisme harus ditingkatkan. Revisi UU Anti-terorisme ini dipastikan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.Deradikalisasi, kekerasan, pendidikan, dan kesenjangan akan menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam pembahasan revisi UU tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendukung langkah pemerintah yang dalam hal ini tentu juga ikut mengawasi revisi UU agar tetap dalam koridor UUD 1945 serta tajam dalam menindak kelompok-kelompok teroris. (*)

*)  Pengamat Sosial 

Sudikerta Buka “Rahasia” Inflasi Bali di Atas Rata-rata Nasional

Wabup Bali Ketut Sudikerta

KEBERHASILAN Provinsi Bali dalam menekan angka inflasi hingga  berada di kisaran 2,7 persen atau di bawah angka rata-rata nasional yang berada di angka 3,5 persen mencuri perhatian Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo. Sudikerta yang merupakan ketua Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali memaparkan sejumlah “rahasia” yang dilakukan untuk mencapai prestasi ini saat menjadi pembicara di acara  Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia  yang digelar di Hotel Aston Kupang, Jumat (12/2). Ia menjelaskan TPID PRovinsi Bali telah mengambil langkah dengan membentuk TPID di kabupaten dan kota se-Bali agar dapat mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berjenjang. 

Lebih lanjut Sudikerta memaparkan berhasilnya Bali dalam menekan angka inflasi yang juga dibarengi dengan  pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2015 sebesar 6,04 persen tidak terlepas dari keberadaan program Bali Mandara yang sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh massyarakat. Ia mencontohkan sejumlah program yang secara langsung bersentuhan dan menggerakan ekonomi kerakyatan masyarakat Bali  seperti penjaminan  kredit melalui PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) bagi UMKM yang terkendala permodalan serta program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu/GSM) Mandara yang menjadi motor penggerak dari perekonomian masyarakat di desa yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 25 persen. Selain dua program tersebut, Sudikerta menambahkan,  program Bali Mandara lainnya juga secara tidak langsung turut membantu percepatan kesejahteraan masyarakat seperti program kesehatam JKBM, beasiswa bagi siswa miskin, bedah rumah, dan Simantri.  

“Program Bali Mandara di berbagai bidang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan. Jika kebutuhan masyarakat yang mendasar sudah terpenuhi seperti rumah layak , pendidikan, kesehataan, selanjutnya masyarakat akan  produktif, dan perekonomian kita akan membaik, ” ujarnya.

Untuk 2016, TPID Provinsi Bali akan mengarahkan programnya pada peningkatan peran Pemda dalam penyediaan  data harga (produksi dan konsumen), Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah serta pemantauan lapangan dan telah menjadi program kerja TPID Bali serta implementasi model kerjasama antar daerah. “Semoga ke depannya seiring berjalannya program Bali Mandara, kita juga bisa menekan tingkat inflasi. Saya harapkan pemerintah pusat bisa menyiapkan payung hukum bagi pengendalian  inflasi di daerah,”  ujar Sudikerta yang hadir dengan didampingi Asisten ekonomi Pembanguan dan Kesejahteraan rakyat  Setda Provinsi Bali , Ketut Wija. (*)

Indonesia dan Poros Maritim Dunia

Oleh:  Bahrul Muhit SE*             

SEBAGIAN besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Indonesia juga berada di persimpangan dunia, di antara dua benua dan dua samudera.  Letak strategis ini menjadikan Indonesia penting bagi Negara manapun yang hendak membangun hubungan intemasional dan regional. Selain itu Indonesia diapit dua samudera dan dua benua serta  berbatasan dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia, mulai dari Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

           Namun demikian posisi Indonesia yang sangat memungkinkan menjadi poros maritim dunia, saat ini belum diikuti  oleh  infrastruktur dan armada  yang belum dikelola  dengan baik dan optimal,  belum tersedianya keterampilan sumberdaya manusia serta sentra industri pengolahan dan perdagangan berbasis komunitas kelautan  untuk menunjang poros maritim  di sedikitnya sepuluh wilayah (zona) maritim, karena sektor kelautan bisa menghasilkan  APBN yang sangat besar.  untuk menunjang  poros maritim.
             Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Foundation,  Angelina Pattiasina mengatakan konsep poros maritim dunia, mengandung dimensi internasional, regional dan domestik, serta mencakup multisektoral dan kepentingan.   Konsep poros maritim dunia ini menimbulkan kekhawatiran, kebijakan maritim Indonesia bakal menjadi pelengkap konsep besar Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara Tiongkok.

                  Potensi Sumber Daya Alam  (SDA) laut di kawasan timur Indonesia sangat luar biasa dan ini dibuktikan dari banyak hasil penelitian  ahli kelautan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Eropa. Jadi, tantangan pemerintahan  saat ini, adalah bagaimana melahirkan satu konsep yang menaikkan daya tawar Indonesia di mata dunia dalam bidang maritim, karena memang Indonesia secara lahiriah sudah berada di poros maritim.        

           Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie terkait dengan   kondisi geopolitik bangsa Indonesia  mengatakan kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut.   Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 39 selat yang memiliki keterkaitan dengan selat lain di kawasan Asia. Dari jumlah tersebut, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai lokasi strategis jalur pelayaran. Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa sangat strategis maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan.  

              Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi terkait dengan peran strategis bangsa Indonesia.  Peran utama pemerintah adalah keberpihakan  pada industri bahari melalui  akses modal untuk modernisasi, pendidikan sumber daya manusia dan investasi infrastruktur. Seluruh kemampuan sebenarnya sudah  dikuasai, namun demikian melakukan  perubahan kebijakan dan regulasi hingga ke daerah dalam kerangka otonomi harus dilakukan terlebih dahulu agar terjadi sinergi untuk mewujudkan cita-cita bersama.

·             Untuk  Menegakkan kedaulatan maritim, yang harus dilakukan pemerintah dapat   memanfaatkan teknologi pertahanan  dengan komitmen melakukan deteksi dan penindakan tindakan kriminal di lautan antara lain untuk memberantas aksi perompak, pencurian ikan, perusakan terumbu karang, wisata bahari liar, illegal logging,  human trafficking hingga penyelundupan yang setiap tahun telah merugikan negara ratusan triliun.

              Selain itu, kita juga  harus mendukung pembangunan tol laut karena tol laut  adalah bagian dari poros maritim yang akan menjadi penghubung pelayaran, perdagangan, arus keluar masuk barang dan manusia di kawasan asia khususnya Asia Tenggara. Ada sejumlah pelabuhan yang dikembangkan sebagai pintu export dan import yang sekarang sedang dibangun melalui konsep pendulum nusantara, antara lain di wilayah Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Sorong- Papua yang akan dilengkapi dengan kawasan pergudangan, bongkar muat serta pusat distribusi domestik modern berbasis IT management - single gateway - untuk kepabeanan dan keimigrasian. Setiap pelabuhan besar nantinya akan didukung oleh sepuluh pelabuhan lain disekitarnya dan akan ada sentra industri kelautan.

·          Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah  doktrin geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia.  Para pemimpin bangsa Indonesia  telah memiliki pemahaman mendalam terhadap geopolitik.  Hal itu akan membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat  Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. Pimpinan bangsa ini telah mengeluarkan doktrin politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia  sebagai poros maritim dunia, terkandung tujuan  agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang  dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. 

                Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan anggaran yang besar.  perbaikan,  persiapan yang matang dan waktu yang panjang. Dalam waktu dekat,   pembangunan infrastruktur,  pondasi keamanan tol laut  dan perhatian terhadap pembangunan armada perang laut  untuk melindungi jalur pelayaran tol laut  dan nelayan Indonesia sangat diperlukan.  Menjaga kedaulatan maritim Indonesia termasuk Sumber Daya Alam di dalamnya juga harus dilakukan pemerintah yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat Indonesia agar nantinya dapat terwujud negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

      *)  pemerhati masalah kemaritiman

          

Bali Sebagai Clean Energy Center of Excellence Diluncurkan

Pastika, Jusuf Kalla dan Sudirman Said

PEMBUKAAN Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kamis (11/2) menjadi momentum penting bagi Pulau Dewata dan Indonesia pada umumnya. Sebab, dalam acara ini, ada terobosan penting yang dilakukan. Yakni diluncurkannya Bali sebagai Clean Energy Center of Excellence (CoE) atau Pusat Keunggulan Energi Bersih Indonesia kepada masyarakat Internasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada acara yang berlangsung 11-12 Februari 2016 tersebut.

-  Punya Nyepi, Pastika Ingin Bali Jadi Island of Clean Energy

Said mengatakan CoE adalah pusat terpadu bagi penelitian, pengembangan hasil penelitian, pendidikan, peningkatan kapasitas pelaksanaan, hingga fasilitasi investasi dalam pengembangan energi bersih dengan tiga menu utama: informasi, teknologi, dan pendanaan.

“CoE akan menjadi kanal penghubung bagi kesiapan nasional dalam mewujudkan sistem energi yang berdasarkan pada sumber energi bersih dan berkelanjutan, karena mendukung upaya percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi 23 persen dalam komposisi bauran energi nasional pada tahun 2025. Untuk jangka empat tahun ke depan, CoE akan berfokus 2 pada upaya mendukung program pembangunan ketenagalistrikan 35 MW, dimana 25 persennya atau sekitar 8,8 GW akan datang dari energi terbarukan,” imbuhnya.

Smentara itu direktur International Energy Agency, Dr Fatih Birol sangat mengapresiasi forum ini. Menurutnya saat ini Indonesia sudah siap memasuki era baru dalam memanfaatkan energy bersih. Fatih Birol menjelaskan bahwa saat ini perubahan iklim dunia sudah parah dan pemanfaatan energi dari baha fosil adalah penyumbang terbesar dari pemanasan global akhir-akhir ini. Maka dari itu dia berharap dalam forum ini bisa dirumuskan beberapa masukan untuk pemerintah dalam upaya mengefisiensikan energy dan juga memaksimalkan penggunaan energy bersih.

 “Saat ini Indonesia telah merencakanan banyak program ambisius, dan dikhawatirkan menghabiskan banyak energy juga di tengah tidak menentunya harga bahan bakar mentah. Maka pemanfaatan energi bersih sangat diperlukan. Ini adalah momentum untuk Indonesia dalam menyerukan energy bersih kepada dunia tandasnya.

Dalam forum ini juga diisi dengan Pertemuan Tingkat Menteri dan Lembaga Internasional yang akan dihadiri oleh perwakilan pemerintahan dari 26 negara dan 19 lembaga internasional,  Pertemuan Tingkat Ahli dan Pemangku Kepentingan dihadiri oleh sekitar 300 orang pakar/ahli dan pemangku kepentingan dari berbagai penjuru dunia juga Pertemuan Bisnis: dalam bentuk eksebisi dan marketplace yang akan dihadiri oleh lebih dari 700 pengusaha nasional dan internasional. Selain itu juga melibatkan Pertemuan Masyarakat Sipil; akan dihadiri oleh 53 orang perwakilan organisasi masyarakat sipil dan Pertemuan Komunitas Muda; akan dihadiri oleh 62 orang perwakilan komunitas muda.  

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam laporannya menjelaskan bahwa BCEF 2016 yang dihelat pada 11-12 Februari 2016 ini diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan International Energy Agency (IEA), yaitu badan energi dunia yang sedang gencar mendorong penggunaan energi bersih. Tahun lalu, Indonesia bergabung dengan IEA bersama dengan China dan Thailand. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 partisipan yang merupakan perwakilan negara-negara di dunia, antara lain Saudi Arabia, Australia, Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, Srilanka, Kamboja, Hungaria, Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Swedia, Selandia Baru, Jerman, Swiss, Inggris, Kroasia, Azerbaijan, Norwegia, Kazakhstan, Finlandia, Spanyol, Iran, Perancis, Belgia dan Uni Eropa; perwakilan dunia usaha; pakar di bidang energi; perwakilan masyarakat sipil dan komunitas muda; serta media massa nasional dan internasional.

Sedangkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, Pertemuan BCEF ini menjadi sangat penting bukan hanya untuk menguatkan pembangunan energi nasional, namun juga internasional. Indonesia diberi kehormatan untuk memulai dialog antar negara yang memiliki kepentingan serupa dalam pengembangan energi bersih. Selain itu, juga untuk membentuk kemitraan global guna menjembatani kesenjangan dan memastikan tercapainya target energi bersih yang berkelanjutan bagi setiap orang. Dia juga berharap ke depan kontribusi Indonesia dalam menggagas forum ini bisa berdampak positif untuk keadaan iklim kita. (*)

Punya Nyepi, Pastika Ingin Bali Jadi Island of Clean Energy

Gubernur Bali Mangku Pastika di Nusa Dua

SELAIN Island of God, Island of Paradise dan Island of Love, Gubernur Bali Made Mangku Pastika ingin menjadikan Pulai Bali sebagai Island of Energy. Hal itu disampaikan saat mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam pembukaan Bali Clean Energy Forum (BCEF) 2016 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Kamis (11/2). Itu karena Bali punya Hari Raya Nyepi.

“Ke depan Bali semoga juga bisa dikenal sebagai Island of Clean Energy selain sebagai Island of God, Island of Paradise dan Island of Love,” tandasnya.

-  Bali Sebagai Clean Energy Center of Excellence Diluncurkan

Dalam sambutannya, Pastika berharap mulai dari Bali dalam pemanfaatan energi bersih bisa diikuti oleh Negara lainnya di Dunia. Menurutnya untuk saat ini kontribusi Bali dalam menjaga lingkungan sudah dilaksanakan. Berbagai program Pemerintah Provinsi Bali demi mencapai Bali sebagai green provincejuga telah dimaksimalkan, seperti program Simantri (Sistem Pertanian Terintegerasi) yang menghasilkan pupuk organik dan biogas sebagaiu pengganti bahan kimia, Bali Clean and Green, dll.

“Setiap pembangunan dan program di Bali kita tekankan kepada pro job, pro poor, pro culture dan pro environment,” jelasnya. Apalagi ditambahkannya filosofi masyarakat Bali yang sudah terpatri di seluruh masyarakat yaitu Tri Hita Karana, secara tidak langsung telah memaksa masyarakat Bali untuk lebih cinta terhadap lingkungannya.

“Kami juga setiap tahun merayakan Nyepi. Tidak ada lampu, tidak ada polusi semua orang diam di rumah, bahkan bandara dan pelabuhan tutup. Dunai pun sudah mengakui, Nyepi adalah salah satu kontribusi Bali untuk dunia dalam rangka penghematan energy,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Pastika berharap forum ini bisa merumuskan beberapa masukan sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan kita. (*)

Pastika Selektif Tetapkan Kelompok Penerima Gerbangsadu

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika meninjau pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara/GSM) di Kabupaten Tabanan, Minggu (7/2). Mengawali peninjauannya, Pastika yang didampingi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Ketut Lihadnyana mendatangi Desa Abian Tuwung Kediri, penerima Program GSM Tahun 2013. Diterima Perbekel Abian Tuwung Gusti Ketut Widiana,Pastika menanyakan perkembangan GSM di wilayah tersebut. 

-  Pastika Minta Bali Harus Siap Hadapi 10 Bali Baru

Mengawali penjelasannya, Perbekel Abian Tuwung Gusti Ketut Widiana menuturkan bahwa wilayahnya berpenduduk 2.738 KK. Dari jumlah tersebut, 294 KK atau 10,5 persen merupakan RTS atau keluarga kurang mampu. Karena itu, dia sangat bersyukur dapat memperoleh program GSM yang diharapkan dapat menuntaskan angka kemiskinan di desa tersebut.

Lebih jauh Widiana malaporkan, dana GSM sebesar Rp. 1,02 milyar antara lain dimanfaatkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sejumlah usaha yang dikelola BUMDES Abian Tuwung antara lain simpan pinjam, pembayaran listrik serta pajak dan mini market kebutuhan pokok. Menurut Widiana, usaha simpan pinjam yang dikelola berkembang cukup pesat dan dana yang bergulir saat ini sudah mencapai Rp. 600 juta. “Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat kami antara lain ternak dan pedagang canang,” ujarnya seraya menyebut pinjaman bunga ringan yang ditawarkan Bumbes sangat membantu warganya yang kurang mampu.

Masih di kawasan Kediri Tabanan, Pastika juga meninjau perkembangan Gerbangsadu diu Desa Banjar Anyar. Di desa ini, program GSM yang diterima tahun 2013 juga berkembang cukup baik. Dengan program Gerbangsadu, Desa Banjar Anyar berhasil menurunkan jumlah RTS dari 340 KK menjadi 281 KK. Kepada Gubernur Pastika, Perbekel Desa Banjar Anyar berharap dapat dipertimbangkan untuk memperoleh program Simantri.

Gubernur Pastika mangapresiasi perkembangan GSM di dua desa yang dikunjunginya. “Syukur kalau program ini ada manfaatnya,” ujar dia. Menurutnya, GSM merupakan program teritegrasi yang diharapkan dapat mempercepat penuntasan angka kemiskinan. Dia berharap, desa penerima GSM mengawal pelaksanaan program ini dengan baik. Pemprov Bali akan menambah alokasi dana bagi unit GSM yang berkembang baik dan secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengingatkan Bumdes yang mengelola Toko Yadnya atau Mini Market agar memasarkan produk lokal.

Sementara menanggapi harapan Perbekel Desa Banjar Anyar untuk memperoleh Simantri, Pastika menegaskan bahwa saat ini Pemprov Bali lebih selektif dalam mencari dan menetapkan kelompok pemerima program ini. Seringkali, ujar Pastika, kelompok pemohon Simantri bukan petani atau peternak sungguhan. Mereka membuat kelompok hanya untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, sebagian masyarakat masih berpikir bahwa Simantri itu hanya sekedar program memelihara sapi. “Karena itu, kita lebih selektif dalam melaksanakan program ini. Kita ingin kelompok yang memperoleh Simantri benar-benar yang serius dan tak alergi dengan kotoran sapi,” imbuhnya. Kepala BPMPD Ketut Lihadnyana menambahkan, hingga saat ini telah terbentuk 217 GSM di seluruh Bali. Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya ada di Kabupaten Tabanan. (*)

Pasek Suardika dan Wedakarna Ikut Deklarasi Buduk Tolak Reklamasi Teluk Benoa

BALIINDPETH-BUDUK, penolakan reklamasi Teluk Benoa semakin meluas melalui tindakan. Dari 18 Desa Adat yang telah menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa, hari ini (7/2/2016) desa adat Buduk  Mengwi Kabupaten Badung Bali menunjukan sikap nyatanya dalam bentuk aksi turun di jalan desa guna mendeklarasikan sikap Desa Adat. 

Deklarasi dilakukan diperempatan Banjar Tengah. Aksi berupa orasi dan peresmian pemasangan baliho besar berisi pesan tolak reklamasi Teluk Benoa dan batalkan Perpres No. 51 Tahun 2014.  Aksi Desa Adat  Buduk dipimpin langsung oleh Bendesa Adat Buduk, Ida Bagus Purbanegara.

-  10 Bali Baru, Umpan Senayan untuk Teluk Benoa

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Kunjungi Pura Pesisir

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Bersepeda Keliling Bali

-  Bersihkan Pulau Pudut, Warga Tanjung Benoa Konsisten Tolak Reklamasi Teluk Benoa

-  TELUK BENOA DILINDUNGI 'BHATARA SESUHUNAN' PURA GAING-GAING: PENYAWANGAN PURA DALEM KARANG TENGAH

Rangkaian aksi dimulai, dengan long march oleh Yowana Desa Adat Buduk, dari Pura Dalem Gede Buduk menuju ke perempatan Banjar Tengah. Diiringi dengan Baleganjur, barisan pemuda beriringan menuju ke perempatan desa. Tarian Barong Bangkung dan atraksi pelawak, Bagus Awan turut memeriahkan aksi.

Di perempatan Banjar Tengah barisan massa telah ditunggu oleh warga Desa yang dipimpin Bendesa Adat, Ida Bagus Purbanegara didampingi oleh Prajuru Desa, Prajuru Banjar serta Kades dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Desa. Di tengah-tengah warga turut bergabung solidaritas dari berbagai elemen penolak reklamasi. I Wayan Gendo Suardana, Koordinator ForBALI turut hadir bersama dengan 2 (dua) anggota DPD RI yakni, Gede Pasek Suardika dan I.G.N Arya Wedakarna S. MWS.

Dari atas mobil komando dengan sound system yang menggelegar, Ida Bagus Purbanegara menegaskan sikap Desa Adat Buduk menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta Presiden RI agar membatalkan Perpres No 51 Tahun 2014. Dikelilingi oleh Warga Desa Adat serta para pemuda, sikap tegas ini adalah sebagai bentuk Desa Adat Buduk menjaga Bali sekaligus bentuk pesikikaran (solidaritas terhadap desa-desa adat di pesisir Teluk Benoa. "Saya tegaskan bahwa Desa Adat Buduk Menolak Reklamasi Teluk Benoa dan memimta Presiden mencabut Perpres No 51 Tahun 2014. ini adalah bentuk pesidikaran Kami kepada Desa-Desa adat pesisir Teluk Benoa. Mari kita jaga kelestarian Bali", tegasnya.

Berikutnya secara berturu-turut, Ida Bagus Purbanegara memanggil Arya Wedakarna dan Gede Pasek Suardika berorasi di atas mobil. Keduanya secara berapi-api menegaskan sikapnya menolak reklamasi Teluk Benoa, berjanji akan memperjuangkan sekuat tenaga di Jakarta. Mereka mengajak Desa Adat di Bali termasuk Desa Adat Buduk untuk terus berjuang menyelamatkan Bali.

Orasi Penutup diberikan kepada I Wayan Gendo Suardana, Koordinator ForBALI. Gendo menegaskan bahwa gerakan tolak reklamasi adalah gerakan bersama, gerakan yang dibangun berdasarkan solidaritas. 

Menurut Gendo, saat ini gerakan dipimpin oleh Desa Adat dengan para Bendesanya. Gendo menyatakan; "Gerakan semakin meluas, sudah ada 18 desa Adat yang secara resmi menyatakan penolakannya terhadap reklamasi Teluk Benoa.  Saat ini Gerakan Tolak Reklamasi sudah dipimpin oleh Desa Adat. Kami, ForBALI, saat ini dipimpin oleh Para Bendesa Adat termasuk Desa Adat Buduk Mengwi." tandas Gendo seraya meminta agar Bendesa Adat Buduk tidak segan-segan memberinya perintah selaku Koordinator ForBALI. gendo menegaskan: "Ratu Aji Bendesa jangan segan untuk memerintahkan Kami, sebab pimpinan ForBALI saat ini adalah Para Bendesa Adat Penolak Reklamasi termasuk Bendesa Adat Buduk."

Di akhir acara Ida Bagus Purbanegara menyerahkan surat penolakan reklamasi Teluk Beoa sebagai sikap resmi Desa Adat Buduk kepada Para anggota DPD RI yang hadir selanjutnya secara bersama-sama meresmikan pemasangan Baliho besar tolak reklamasi Teluk Benoa.

Aksi tersebut berjalan dengan tertib, dari pantauan lapangan seluruh warga peserta aksi sangat bersemangat mengikuti aksi tersebut. (ForBali)

TELUK BENOA DILINDUNGI 'BHATARA SESUHUNAN' PURA GAING-GAING: PENYAWANGAN PURA DALEM KARANG TENGAH

Kiriman tulisan dari peneliti lontar dan kawasan suci Hindu di Bali.

TELUK BENOA DILINDUNGI 'BHATARA SESUHUNAN' 

PURA GAING-GAING: PENYAWANGAN PURA DALEM KARANG TENGAH

CERITA rakyat yang diceritakan turun-temurun di masyarakat Tanjung dan masyarakat sekitar Teluk Benoa mengatakan bahwa ada pura gaib bernama Pura Karang Tengah berada di tengah Teluk Benoa. Beliau dipuja dan diacep namun belum ada penyawangan (bangunan fisik atau altar beliau). Tidak ada yang tahu pasti di mana tepatnya keberadaan Pura Dalem Karang Tengah.

Sekelompok masyarakat akhirnya mendirikan Pura Gaing-Gaing di Desa Tanjung untuk dijadikan panyawangan (pemujaan dari jauh atau dari darat) untuk Ida Sesuhunan (Sang Dewata) di Pura Dalem Karang Tengah yang berstana di dasar laut di Teluk Benoa.

-  10 Bali Baru, Umpan Senayan untuk Teluk Benoa

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Kunjungi Pura Pesisir

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Bersepeda Keliling Bali

-  Bersihkan Pulau Pudut, Warga Tanjung Benoa Konsisten Tolak Reklamasi Teluk Benoa

'Awal mula berdirinya Pura Gaing-Gaing'

Jero Mangku Ketut Arsana yang merupakan pemangku di Pura Gaing-Gaing menceritakan bahwa salah satu leluhur beliau yang bermata pencaharian sebagai nelayan melihat sebuah batu apung yang ada di tengah teluk. Saat melihat batu apung itu leluhurnya berjanji: “Apabila saya sekeluarga mendapatkan rejeki dari hasil jerih payah saya dan cukup untuk menjalani hidup sehari-hari saya akan nuntun IDA ke daratan”. Semenjak itu leluhurnya diberikan rejeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Leluhurnya tidak lupa menebus janji yang diucapkan pada saat itu. Leluhurnya mencari batu apung yang selalu mengapung di tengah teluk itu, lalu menuntun batu apung tersebut yang kira-kira besarnya sebesar dulang, yang dipercaya merupakan bagian dari Pura Karang Tengah, dituntun ke darat dan dibuatkan pelinggih di bucu kaja kauh (pojok utara barat) Desa Tanjung Benoa.

Semenjak itu aktifitas keagamaan yang ada kaitannya dengan Pura Karang Tengah dilakukan oleh warga dan keluarga nelayan tersebut di pelinggih penyawangan di bucu kaja kauh (pojok utara barat) Desa Tanjung Benoa.

Beberapa tahun kemuadian, IDA kembali dituntun ke lokasi yang lebih layak untuk dibangun pura, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi Pura Gaing-Gaing sekarang. Batu apung yang yang dipercaya merupakan bagian dari Pura Karang Tengah tersebut dijadikan dasar pelinggih utama yang ada di Pura Gaing-Ging.

'Upakara dan piodalan Pura Gaing-Gaing'

Piodalan di pura ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang bertepatan pada reraihinan Tumpek Landep.

Upakara pura ini seperti pada umumnya pura di Bali. Odalan Ida Sasuhunan (dewata) Pura Dalem Karang Tengah yang distana atau dipuja di Pura Gaing-Gaing dimulai dengan melaksanakan pemelastian di Segara. Pemelastian dilakukan di pantai ujung bagian utara barat Desa Tanjung Benoa yang merupakan tempat / pelinggih pertama IDA sebelum direlokasi.

Ketika pariwisata bahari yang mulai dikembangkan di Desa Tanjung Benoa, keberadaan pelinggih dan tempat pemelastian ini mulai terhimpit dari fasilitas-faslitas pokok dan pendukung pariwisata tersebut. Adanya Pertamina yang sangat dekat dengan keberadaan pelinggih dan tempat pemelastian, dirasakan mengganggu aktifitas keagamaan yang dilakukan di tempat tersebut. Semenjak itu aktifitas keagamaan (melasti) dipindah ke sisi pantai bagian timur dekat dengan keberadaananya Konco dan Pura Beji. Pemindahan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu meminta petunjuk IDA (nunas baos) untuk memindahkan tempat pemelastian ke sisi pantai sebelah timur Desa Tanjung Benoa.

Pura Gaing-Gaing awalnya diempon oleh 21 KK (Kepala Keluarga) yang merupakan satu keluarga dari keturunan 1 (satu) kakek – mereka adalah pengempon arep – ditambah oleh para pemedek dan warga lainnya. Para pengempon lainnya terdiri dari para pengempon Pura Dalem Kerobokan, Pura Dalem Sakti serta Pura Segara Batulumbang ikut ngiring (sembahyang dan mengampu) Pura Gaing-Gaing.

'Peran dan fungsi Pura Gaing-Gaing'

Selain berfungsi sebagai penyawangan (memuja dari jauh) untuk nunas kerahayuan (memohon keselamatan) Ida Sasuhunan (dewata) Pura Dalem Karang Tengah yang berada di tengah Teluk Benoa, Pura Gaing-Gaing ini berfungsi secara unik sebagai tempat nunas Sadeg dan nunas tamba (Matetamba=berobat), serta nunas panugrahan (meminta anugrah khusus) terutama bagi kalangan balian atau dukun.

Jika masyarakat di sekitar Teluk Benoa mengalami musibah di sekitar Teluk Benoa, mereka akan meminta bimbingan dan lindungan. Beberapa masyarakat khususnya nelayan yang mengalami masalah pada usahanya, seperti kapal yang karam, sering kali meminta petunjuk dan menghaturkan sesaji di Pura Gaing-Gaing. Banyak warga yang mengalami musibah bersaksi bahwa setelah sembahyang dalam maksimal 3 (tiga) hari setelah menghaturkan sesaji tersebut kapal mereka kembali bisa berlayar seperti biasa.

'Ida Sasuhunan (dewata) dijaga seisi hutan'

Dahulu ada taru ageng (pohon Ketapang) berdiri di dalam di Pura Gaing-Gaing. Situasi pura pada saat pohon besar itu masih ada konon suasananya terasa sedikit seram, banyak pemedek yang ingin menghaturkan bakti di pura tersebut merasa ketakutan. Masyarakat mengadakan paruman (rapat) untuk menebang pohon tersebut. Potong itupun ditebang. Setelah 3 (tiga) hari penebang pohon besar itu salah satu tukang tebang pohon tersebut meninggal dunia.

Menurut kepercayaan warga, ancangan (mahluk gaib penjaga) Ida Sasuhunan yang ada di Pura Gaing-Gaing adalah seisin alas (kekuatan seisi hutan). Macan Gading adalah salah satu ancangan (mahluk gaib penjaga) Ida Sasuhunan yang ada di Pura Gaing-Gaing.

'Kegaiban Pura Dalem Karang Tengah dan Pelindung Teluk Benoa'

Cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat Tanjung Benoa, khususnya di kalangan warga yang berada di pesisir teluk, mengatakan bahwa, “Apabila ada orang yang melihat secara kebetulan, ataupun yang memiliki indra keenam, pada saat piodalan (dedinan) Ida Sesuhunan yang melingga-melinggih (berstana-berkedudukan) di Pura Karang Tengah, yang bertepatan pada Tumpek Landep, maka di sekitar Pura Karang Tengah yang ada di tengah Teluk tersebut akan terdengar dan terlihat suasana (aktifitas) upacara seperti piodalan di pura-pura pada umumnya, seperti terdengar suara metajen, lelotek, kober (yang merupakan sarana pendukung upakara), ikan besar, penyu gaib bersisik, serta keberadaan dan kondisi pura gaib tersebut akan terlihat jelas.

Banyak warga dan tokoh spiritual meyakini bahwa kunci pintu wilayah Kuta Selatan ada di Pura Karang Tengah.

Di tengah Teluk Benoa disamping dipercaya melinggih Ida Sasuhunan, juga dipercaya terdapat 2 (dua) buah kapal besar gaib, besarnya seluas desa Tanjung Benoa. Dipercaya kalau terjadi sesuatu atau perubahan alam yang dilakukan secara sengaja demi keuntungan yang diperoleh untuk kelompok tertentu atau perseorangan (pribadi), maka 2 kapal tersebut akan menghalang dan menghadang kegiatan tersebut. Jika kapal gaib itu bergerak, energi laut dan dasar laut akan tergerak, memunculkan berbagai gejala sekala-niskala.

Jero Mangku Ketut Arsana yang merupakan pemangku di Pura Gaing-gaing mengaku pernah melihat dan masuk ke salah satu kapal tersebut dan beliau kenal dengan penghuni yang ada di dalam 2 kapal gaib tersebut. 2 (dua) Kapal yang dimaksud merupakan kapal gaib berhubungan dengan kekuatan gaib yang menjaga Teluk Benoa. (sumber; laman fb gede pasek suardika)

Bersihkan Pulau Pudut, Warga Tanjung Benoa Konsisten Tolak Reklamasi Teluk Benoa

 BALIINDEPTH-TANJUNG BENOA; Desa Adat Tanjung Benoa yang sudah tiga tahun belakangan ini berjuang untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, Minggu sore (7/2/2016), ratusan warga Tanjung Benoa menggelar aksi bersih-bersih pulau Pudut dari berbagai sampah.

Made Wijaya selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa ikut hadir di tengah-tengah masyarakat saat membersihkan pulau pudut saat air surut tersebut. "Ini komitmen kami dalam perlestarian lingkungan, serta sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana, yakni hubungan dengan lingkungan," ujarnya.

-  10 Bali Baru, Umpan Senayan untuk Teluk Benoa

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Kunjungi Pura Pesisir

-  Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Samas Bersepeda Keliling Bali

Pria yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung, ini juga menjelaskan, kegiatan ini bukan menjadi pencitraan belaka. "Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai masyarakat, begitupun dalam mempertahankan Teluk Benoa, jangan sampai dirusak dengan rencana mau mereklamasinya," terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Tanjung Benoa Tolak Reklamasi, Wayan Kartika di sela aksi bersih-bersih Pulau Pudut berlansung. "Ya janganlah pemerintah memaksakan kehendaknya untuk mereklamasi Teluk Benoa, sudah jelas-jelas ini di tolak oleh desa adat pesisir yang menjadi daerah terdampak lansung jika reklamasi di lakukan," tegasnya.

Selain aksi bersih-bersih Pulau Pudut dilakukan, masyarakat juga memasang dua spanduk sebagai sikap penolakan reklamasi teluk benoa. Masyarakat Tanjung Benoa juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51/2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. (ForBali)