Delapan Sekaa Teruna Kusamba Deklarasi Tolak Reklamasi Teluk Benoa

SEBANYAK delapan Sekaa Teruna (organisasi pemuda adat) di Desa Kusamba, Klungkung, menggelar aksi deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa di Desa Kusamba, Klungkung, Minggu (26/6). Delapan sekaa tersebut di antaranya adalah ST. Mekar Sari, ST. Putra Segara, ST.Dharma Satya Kencana, ST.Dhala Bhuana, ST. Chanti Graha, ST.Chanti Budaya, ST.Satya Warma, ST. Sahadewa.

Mereka menggelar aksi deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kusamba, Klungkung. Aksi deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa juga dihadiri oleh organisasi dan komunitas dari desa-desa lain dan kabupaten lain di Bali untuk bersolidaritas terhadap deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa oleh pemuda di Kusamba.

Meskipun sebelum aksi dirudung hujan, ribuan massa aksi tetap memadati lokasi deklarasi. Di dalam aksi tersebut, perwakilan dari masing-masing Desa yang menolak reklamasi Teluk Benoa menyampaikan orasi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Di dalam deklarasinya, Sekaa Teruna dan pemuda desa Kusamba yg diwakili oleh Ketut Agus menyatakan sejak saat deklarasi tersebut mereka menyatakan dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa. “kami pemuda-pemuda kusamba dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa, batalkan Perpres nomor 51 tahun 2014” ujar Agus membacakan pernyataan sikapnya.

Agus menceritakan bahwa sebagai anak yang lahir dan besar di daerah pesisir pantai merasakan betul dampak reklamasi dari pulau serangan. Pantai di Kusamba yang dulu luas pantainya berhektar-hektar kini luasnya hanya tinggal tinggal sejengkal. “Apakah kita mau pantai kita habis, sehingga anak cucu kita nanti tidak punya pesisir lagi ?” tanya Agus yang disambut oleh massa aksi. Karena alasan tersebut dia mengajak teman-temanya dari Kusamba untuk terus bergerak menolak reklamasi Teluk Benoa.

Di dalam pernyataan sikapnya, Agus juga mengkritik para pejabat yang diam namun, meskipun para pejabat itu diam mereka akan terus bergerak untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. “Saat mereka (para pejabat) diam terkait reklamasi, kami pemuda Kusamba dengan tegas menolak reklamasi teluk benoa. Tolak reklamasi” ujarnya.

Selain pembacaan deklarasi pernyataan sikap oleh pemuda Kusamba, juga ada orasi dari perwakilan komunitas yang tersebar di seluruh  Bali. Seperti yang disampaikan oleh Wayan Inguh perwakilan dari Denpasar. Inguh menyebut deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa oleh pemuda kusamba adalah bentuk dari Dharmaning Ksatrya mahotama yaitu kewajiban utama seorang ksatria. “Hari ini pemuda kusamba klungkung menunjukan sikap ksatryanya dengan mendeklarasikan dirinya untuk berjuang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa” kata Wayan Inguh usai menyampaikan orasinya.

Sementara itu, wayan gendo suardana, koordinator ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa) menyatakan deklarasi oleh pemuda kusamba sebagai pembuktian bahwa gerakan tolak reklamasi teluk benoa tidak akan surut. Di dalam gerakan tolak reklamasi ini mereka menyatakan tidak akan pernah takut ditempa panasnya terik matahari dan juga hujan bahkan juga di intimidasi. Akan lebih menakutkan menurutnya ketika hati nuraninya beku melihat ketidakadilan “Inilah barisan militant Bali Tolak Reklamasi. Kita tidak pernah takut sinar matahari, kita tidak pernah takut ditempa cuaca, kita tidak pernah takut diintimidasi, yang kita takutkan adalah ketika hati nurani kita beku dan diam melihat ketidakadilan” ujar Gendo Suardana.

Di dalam orasinya, Gendo Suardana juga menjelaskan keterlibatan Made Mangku Pastika meng-create dan mendukung upaya mereklamasi Teluk Benoa, sampai akhirnya muncul Perpres 51 Tahun 2014. Penjelasan tentang keterlibatan Gubernur Bali tersebut menurutnya adalah sebagai jawaban terhadap pendapat Mangku Pastika yang mengaku dirinya dikambing hitamkan. “Made Mangku Pastika yang meng- create dan mendukung penuh upaya mereklamasi Teluk Benoa, dari menerbitkan SK Reklamasi sampai akhirnya mengajukan perubahan status konservasi Teluk Benoa hingga muncul Perpres 51 tahun 2014” papar Gendo.

Didalam orasinya, Gendo membantah berbagai tudingan yang menyatakan gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa hanyalah gerakan yang sentiment terhadap pribadi Made Mangku Pastika karena dia Gubernur dari Bali Utara. Ia juga meyakini bahwa mereka tidak pernah benci dengan pribadi Made Mangku Pastika karena berasal dari Bali Utara. “Tudingan itu tidak benar kawan-kawan dari manapun gubernurnya, kita tidak pernah akan benci kalau gubernurnya bisa mendengarkan suara rakyat” ujar gendo. Gendo menambahkan Made mangku pastika akan didukung sepenuhnya jika berbuat baik terhadap bali, akan tetapi jika tidak bisa melihat dan mendengar aspirasi rakyatnya seperti sekarang maka akan mereka akan melawan sehabis – habisnya.

“Kita akan melawan rezim siapa pun, dengan gerakan yang sebesar ini dengan upaya menyelamatkan Teluk Benoa seperti ini kita takan pernah mundur” ujar Gendo.

Selain di isi orasi, aksi deklarasi oleh pemuda klungkung juga diisi oleh panggung musik dan juga gong baleganjur. Usai menggelar aksi deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (ForBali)

Semeton Tanjung Bungkak Beri “Kado” Baliho Tolak Reklamasi untuk Gubernur

SEMETON Tanjung Bungkak, Denpasar memberikan “kado ulang tahun” kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika yang pada Rabu (22/6) berusia 65 tahun. Kado tersebut berupa kado aspirasi dari Semeton Tanjung Bungkak yang mendirikan 3 Baliho berukuran 2x3 meter dengan tulisan Semeton Tanjung Bungkak, Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

Pendirian 3 buah baliho ini merupakan baliho pertama kali yang berdiri di wilayah Desa Adat Tanjung Bungkak. Pendirian tersebut untuk menegaskan bahwa warga masyarakat di Desa Adat Tanjung Bungkak yang tergabung didalam Semeton Tanjung Bungkak menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal ini disampaikan Putu Adi Nayana, selaku Koordinator Semeton Tanjung Bungkak disela pemasangan di 3 titik yakni Jalan Narakusuma, Jalan Akasia dan Depan Pura Dalem Tanjung Bungkak. “Tujuannya untuk menegaskan jika kami menolak reklamasi Teluk Benoa dan meminta kepada pak Presiden untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014,” terangnya.

Pada hari pendirian baliho, juga bertepatan dengan ulang tahun dari Gubernur Bali, ditanya pesan apa yang ingin disampaikan kepada Gubernur Bali, Putu Adi menyampaikan kepada Gubernur untuk segera mengambil keputusan atas rencana reklamasi Teluk Benoa ? “Kami berpesan agar segera memberikan keputusan, jangan memPHP-kan (Pemberi Harapan Palsu, Red) semeton yang menolak reklamasi,” tuturnya.

Putu Adi menyampaikan agar Gubernur Bali Mangku Pastika jangan mengorbankan lingkungan dengan alasan demi pariwisata, karena menurutnya pariwisata dapat ditingkatkan dengan menjaga budaya, bukan dengan reklamasi. “Kita tidak butuh reklamasi, yang perlu kita tingkatkan adalah budaya kita, karena dari menjaga kualitas budaya itu kita bisa meningkatkan pariwisata,” ujar warga Banjar Sebudi ini.

Gerakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa terus meluas seiring dengan pendirian baliho tolak reklamasi Teluk Benoa oleh Semeton Tanjung Bungkak.  Semeton Tanjung Bungkak yang berada di Desa Adat Tanjung Bungkak yang memiliki 3 Banjar, di antaranya Banjar Tanjung Bungkak Kelod, Tanjung Bungkak Kaja dan Banjar Sebudi ini pun bertekad akan terus berjuang demi melestarikan budaya dan lingkungan di Bali bersama masyarakat lainnya. (ForBali)

                                                                

Tempat yang Romantis di Tanah Wuk, Sangeh, Badung, Bali

Tempat ini sangat romantis bagi pasangan yang ingin mengabadikan perjalanan cintanya. Namanya, Tanah Wuk. Lokasinya tak jauh dari tempat wisata kera di Sangeh. Sekitar 2 km ke arah utara dari Obyek Wisata Sangeh. Kalau mau lebih jelas, silakan cek link google maps ini.

Lokasi Tanah Uwuk

Lahan Pura Petilasan Maharsi Agastya Dijual Rp 2,5 M

AKUN facebook KHMB UNJ memuat sebuah cerita yang cukup miris terkait peninggalan bersejarah di daerah Cariu Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Di situ tercantum penulisnya bernama Putu Cahyani Ade Putri. Berikut curhat yang cukup miris tersebut.

Om Swastyastu, mau cerita sedikit ya buat pengetahuan aja.

Pura Petilasan Maharsi Agastya, Cariu Jonggol. Berdiri di atas lahan pribadi dari Bapak Putra yang beragama hindu.
Pemangku yang muput disana bernama Bapak Ida Bagus Putu Subali sudah meninggal, anak dan istrinya memilih untuk berpindah agama karena merasa kurang paham dengan segala macam tata upacara keagamaan dan merasa tidak ada yang membimbing.

Pura ini dibangun diatas lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar. Berdasarkan informasi dari teman saya, anggota KMHB UNJ yang baru saja melakukan Tirtha Yatra ke Pura ini, ternyata seluruh tanah ini sudah terjual dengan harga 2,5 M dan dijual oleh anak dari pemilik pura. Informasi ini didapat dari salah satu anak buah Bapak Putra.

Selanjutnya, ketika hari ini keluarga saya datang ke Pura Petilasan ini, istri dari almarhum pemangku menjelaskan bahwa pelunasan akan dilakukan sehabis lebaran.

Mungkin karena banyak yang kurang tahu pura ini serta masyarakat sekitar yang bukan pemeluk hindu membuat pura petilasan ini menjadi kurang tersentuh.

Pertanyaannya adalah, kemanakah kita sebagai 
pemeluk agama hindu sehingga salah satu pura petilasan yang sangat berharga dan bersejarah ini bisa dijual kepada pihak lain?

Putu Cahyani Ade Putri
KMHB UNJ

BACA JUGA

Tempat yang Romantis di Tanah Wuk, Sangeh, Badung, Bali

Semeton Tanjung Bungkak Beri “Kado” Baliho Tolak Reklamasi untuk Gubernur

Gubernur Bantu Dua KK Miskin Asal Kubu Karangasem

Postingan netizen mengenai warga kurang mampu asal Kubu Karangasem direspons serius Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Yakni dengna mengutus tim Humas Pemprov Bali untuk meninjau langsung ke lokasi. Mereka adalah I Gede Putu, 21 remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu, penderita penyakit polio sejak lahir, yang tinggal di Br. Dinas Cucut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada Senin (30/05).

PADA saat ditemui ibunda Gede Putu,   Ni Ketut Copak, menuturkan bahwa sejak lahir anaknya sudah menderita penyakit polio yang menyebabkan tidak bisa berjalan dan duduk serta memiliki kesulitan dalam mengunyah makanan. Selama hidupnya Gede Putu, hanya pernah satu kali dibawa berobat ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, namun karena keterbatasan biaya sampai saat ini remaja tersebut belum pernah tersentuh penanganan medis.

"Kami hidup sehari-hari saja susah hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar dan memetik dari hasil perkebunan sekitar rumah, untuk itu tidak bisa membawa gede ke dokter," tutur wanita yang memiliki delapan Anak tersebut. Ketut Copak juga menuturkan bahwa saat ini, Ia hanya mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar dan sesekali dari anak-anak nya yang sudah menikah, sedangkan suaminya I Nengah Pandri saat ini juga menderita kurang darah, sehingga tidak bisa optimal membantu dirinya untuk bekerja sehari-hari. Ia berharap, ada bantuan dari Pemerintah untuk meringankan bebannya, khususnya bantuan medis untuk anak dan suaminya. 

Sementara itu Prebekel Desa Ban, Wayan Potag, membenarkan bahwa keluarga dari Ni Ketut Copak merupakan salah satu dari kk miskin yang ada di Desa Ban. Keluarga tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah  Desa, namun untuk bantuan medis sampai saat ini belum diperoleh karena keterbatasan dana yg dimiliki oleh desa. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa jumlah KK miskin yang ada di Desa Ban sebanyak 1.130 dari 3.020 jumlah KK yang ada didesa tersebut. Menurutnya, sampai saat ini kendala yang masih di hadapi oleh masyarakat desanya  adalah ketersediaan akses jalan yang memadai, ketersediaan air Bersih serta penambahan jumlah sarana dan prasarana pendidikan. Ia berharap, pemerintah terkait dapat membantu mewujudkan hal tersebut, sehingga Desa Ban dapat dibangun lebih baik lagi. 

Warga yang dikunjungi selanjutnya adalah Ni Ketut Pasti, 31 asal Br. Dinas Bantas, Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, yang mengidap tumor Kelenjar sejak 3 tahun yang lalu. Saat ditemui, kondisinya, sangat memprihatikan, dirinya tergolek lemas ditempat tidur yang hanya ditemani seorang Anak laki-laki bernama I Wayan Simpen, 8. Ketut Pasti, mengungkapkan bahwa sejak menderita penyakit tersebut dirinya sudah melakukan kemoterapi sebanyak tiga kali di RSUP Sanglah Denpasar dengan menggunakan tanggungan BPJS Kesehatan. Namun semenjak suaminya yang bernama I Nengah Karta, 41 meninggal 7 bulan yang lalu akibat gagal ginjal, maka saat ini dirinya tidak sanggup melanjutkan pengobantannya lagi karena tidak bisa membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Saya tidak punya siapa-siapa Lagi, saat ini saya hanya bertumpu pada Anak saya ini, untuk pengobatan saya pasrah", ujarnya Ketut Pasti yang menumpang tinggal di rumah mertuanya

Tim pada kesempatan itu menyalurkan bantuan sementara berupa uang tunai dan beras 50kg guna meringankan beban kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk bantuan selanjutnya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait. 
Pada kesempatan tersebut, aliran bantuan juga datang dari Badan koordinasi kegiatan Kesejahteraan sosial (BK3S)Provinsi Bali yang diketuai oleh Ny. Ayu Pastika, pada kesempatan juga mengutus timnya menyampaikan bantuan sementara kepada kedua keluarga kurang mampu tersebut. Gerakan responsif Pemprov Bali ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat mampu terhadap sesama yang membutuhkan. (humas pemprov bali)

Deklarasi Tolak Reklamasi Desa Adat Renon Diikuti Puluhan Ribu Orang

Sekitar dua puluh ribuan rakyat Bali mengikuti deklarasi tolak reklamasi Teluk Benoa oleh Desa Pakraman Renon, Denpasar Minggu (29/05). Mereka bergerak menyuarakan aspirasi penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa sambil membawa bendera putih bertuliskan ForBali.

MENUJU lokasi deklarasi Desa Pakraman Renon, puluhan ribu massa dari seluruh Desa Pakraman yang tergabung dalam Pasubayan Desa Pakraman dan komunitas-komunitas di luar Desa Pakraman bekumpul di Parkir Timur Lapangan Renon pada pukul 14.00 selanjutnya melakukan longmarch menuju perempatan pasar, Desa Pakraman Renon melewati Jalan Moh. Yamin, Jalan Pemuda, Tukad Yeh Aya dan Jalan Tukad Balian. Di perempatan Pasar Desa Pakraman Renon, massa aksi yang mengikuti longmarch menjemput massa aksi dari Desa Pakraman Renon dan disambut dengan gong baleganjur.Massa berjejer sepanjang kurang lebih 2 kilometer bernyanyi dan berorasi sepanjang jalan, mendesak rencana reklamasi Teluk Benoa segera dihentikan.

Desa pakraman renon, telah menyatakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa sejak 8 April 2016, pada tanggal tersebut Desa Pakraman Renon menyatakan menolak reklamasi berdasarkan hasil paruman (rapat) desa pakraman. “penolakan reklamasi teluk benoa oleh desa pakraman renon berdasarkan hasil paruman desa pada tanggal 8 april 2016”kata Made Sutama.

Pegerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa adalah pergerakan yang dilakukan oleh Sekaa Teruna se-Desa Pakraman Renon dan di backup masyarakat Desa Pakraman Renon. Deklarasi Desa Pakraman Renon merupakan kebulatan tekad masyarakat Desa Pakraman Renon untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. “penolakannya oleh Desa Pakraman Renon sampai dengan rencana reklamasi Teluk Benoa dihentikan dan Perpres 51 Tahun 2014 di batalkan” ujar Bendesa Pakraman Renon, I Made Sutama.

Selain orasi dari Bendesa Pakraman Renon, orasi juga disampaikan oleh Bendesa yang tergabung di dalam pasubayan Desa Pakraman. Ida bagus Ketut Purba Negara, Bendesa Pakraman Buduk di dalam orasinya menyampaikan gedung-gedung yang ditempati oleh pejabat itu adalah gedung milik rakyat dan keberadaan para pejabat disana atas kehendak rakyatnya. Menurutnya jika para pejabat itu tidak lagi mendengarkan suara rakyat yang menolak reklamasi Teluk Benoa maka rakyat Bali berhak untuk mengambil kembali gedung tersebut. “kalo mereka tidak penolakan reklamasi teluk benoa oleh rakyat bali, kita berhap mencbut mandate yang kita berikan kepada mereka dan mengambil alih gedung-gedung tersebut” ujarnya.

Wayan Gendo Suardana Koordinator ForBALI menyampaikan gerakan tolak reklamasi teluk benoa semakin mendapatkan tempat di hati rakyat karena tujuan dari gerakan tolak reklamasi teluk benoa jelas yaitu untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan mengembalikan teluk benoa sebagai kawasan konservasi. Justru, menurutnya pihak yang pro di desa adatnya telah menolak reklamasi teluk benoa. “ini adalah fakta, mereka yang dianggap sebagai ahli gagal meyakinkan desanya dan kini desa-desa pakraman dimana mereka tinggal menolak rencana reklamasi teluk benoa” ungkap Gendo.

Di dalam orasinya, Gendo Sardana juga menyangkal tudingan bahwa aksi hari minggu tidak tepat karena seharusnya berdasarkan tudingan yang diarahkan kepada gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa aksi dilakukan di hari kerja agar di dengar oleh pejabat berwenang sehingga bisa ditindaklanjut. Gendo membantah tudingan tersebut, menurutnya di jaman serba modern dan banyak media yang memberitakan aksi justru seharusnya memberikan kemudahan bagi pejabat untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya. Gendo juga menyampaikan sebelum aksi-aksi yang diadakan pada hari minggu aksi tolak reklamasi Teluk Benoa juga dilakukan di hari-hari kerja, tapi juga tidak mendapatkan respon dari pemerintah. “kalau Gubernur Bali bsai mendengar aspirasi rakyat Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa, harusnya sudah dari dulu dia sudah bersurat ke presiden untuk meminta pencabutan perpres 51 tahun 2014, karena sejak tiga tahun lalu aksi penolakan reklamasi teluk benoa juga dilakukan pada hari kerja. Fakta menunjukkan bahwa Gubernur Bali memang tidak mendengar aspirasi rakyat Bali” papar Gendo.

Aksi deklarasi penolakan reklamasi Teluk Benoa oleh Desa Pakraman Renon ditutup dengan penandatangannan Deklarasi Renon oleh Bendesa Pakraman Renon, perwakilan Pasubayan Desa Pakraman Tolak Reklamasi Teluk Benoa dan Koordinator ForBALI. Usai penandatanganan, massa kembali ke Parkir Timur Lapangan Renon dan membubarkan diri. (ForBali)

Rakyat Bali Kibarkan Ribuan Bendera Tolak Reklamasi

Gerakan penolakan rencana Reklamasi Teluk Benoa terus disuarakan. Kali ini, Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa melakukan Aksi Pemasangan Bendera Bali Tolak Reklamasi secara Serentak pada Sabtu, 28 Mei 2016. Pemasangan bendera BTR (Bali Tolak Reklamasi) dilakukan di 15 desa adat dimulai pukul 15.00.

DESA adat yang melakukan pemasangan bendera penolakan reklamasi Teluk Benoa antara lain Kuta, Legian, Seminyak, Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon, Sukawati, Ketewel, Cucukan, Medahan, Pasedahan. Total bendera yang terpasang di 16 titik yang tersebar di kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar berjumlah lebih dari 3000 bendera.

Dimulai pukul 15.00 Desa Pakraman yang tergabung di dalam Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa bergerak serentak mengibarkan bendera simbol penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Di kabupaten Karangasem, tepatnya di Desa Pakraman Pasedahan, Bendesa Pakraman Pasedahan I Wayan Swenten memimpin langsung bersama pengurus Desa Pakraman dan Sekaa Teruna-Teruni (STT) mengibarkan ratusan bendera simbol penolakan mereka terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa di pusat desa mereka sepanjang Jalan I Gusti Ngurah Tanganan.

“Ini merupakan salah satu bukti autentik semakin tegasnya Desa Pakraman Pasedahan menolak reklamasi Teluk Benoa, Dan tetap konsisten sesuai dengan pernyataan kami diawal hingga Presiden Jokowi membatalkan Perpres 51 tahun 2014”  ungkap I Wayan Swenten.

Di kabupaten Gianyar, Desa Pakraman Lebih, Ketewel, Sukawati, Medahan dan Cucukan serentak mengibarkan bendera penolakan reklamasi teluk benoa di wilayah mereka. Sebagaimana yang diungkapkan Kadek Tila, Koordinator Sukawati Tolak Reklamasi,Pemasangan atribut ini, bertujuan untuk terus menggerakan semangat dan meyakinkan masyarakat bahwa gerakan ini tidak hanya cukup saat deklarasi semata.

“Pengibaran bendera tolak reklamasi merupakan tanda atau sinyal keras bagi pemerintah untuk bersikap tegas untuk segera menghentikan rencana reklamasi teluk benoa, desa adat pakraman khususnya desa adat sukawati telah menolak reklamasi tersebut dan pemerintah harus membatalkan perpres 51 tahun 2014 dengan segera” desak Kadek Tila. Kadek Tila menambahkan gerakan ini bukanlah segelintir orang yang mengatas namakan desa adat, gerakan ini telah menjadi kesepakatan bersama dan desa adat pekraman sukawati tegas menolak reklamasi.

Di Kota Denpasar, pengibaran bendera dilakukan di desa-desa pakraman yang juga tergabung di dalam pasubayan diantaranya Kepaon, Kesiman, Sidakarya, Sanur, Pedungan, Denpasar, Renon dan juga di komunitas pemuda di Sumerta.

Di Desa Pakraman Denpasar, Ngurah Gede Dharma Yuda selaku Penyarikan 2 prajuru Desa Pakraman Denpasar mengungkapkan, "kami dari Desa Pakraman Denpasar melakukan pemasangan bendera serentak, hal ini merupakan simbul perjuangan rakyat Bali dalam hal ini desa Pakraman Denpasar yang tidak akan ada habis-habisnya, sekali dikibarkan pantang untuk diturunkan."

Sementara itu, di desa pakraman Kepaon, Kota Denpasar menurut Kadek Bobby Susila Desa Adat Kepaon salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Benoa sangat menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari reklamasi Teluk Benoa. Berkaca dari reklamasi pulau serangan seluas 400ha tahun dan pengerjaan proyek JDP ( jembatan diatas perairan ) Desa Kepaon disambangi air pasang tengah malam bahkan menggenangi area pura. Maka dari itu berdasarkan hasil paruman sabha Desa Kepaon menutuskan menolak reklamasi Teluk Benoa. “Bagi kami rencana reklamasi teluk benoa adalah proyek tipu tipu penguasa dan pengusaha karena rakyat tak pernah dilibatkan. Pengibaran bendera ini adalah penegasan sikap kami, bagi kami di desa kepaon menolak reklamasi adalah harga mati” tegas Bobby Susila.

Kabupaten Badung, Kabupaten yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa, pengibaran bendera serentak juga dilakukan di Kuta, Legian dan Seminyak. Di Desa Pakraman Kuta, Pengibaran bendera tolak reklamasi di Desa Pakraman Kuta dilakukan Forum Kuta Perjuangan dan Yowana Desa Pakraman Kuta yang di ikuti oleh pemuda dari masing-masing 13 Sekaa Truna Truni di Desa Pakraman Kuta. Dikoordinir ketua Yowana Desa Pakraman Kuta, ratusan bendera berkibar di sepanjang sepanjang jalan Raya Kuta, jalan Bakung Sari, jalan Buni Sari, jalan Legian, jalan Tegal Wangi.

Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta, tujuan pendirian bendera ini agar lebih memantapkan bahwa Desa Adat Kuta menolak reklamasi Teluk Benoa. Sebagai kawasan pariwisata, Desa Pakraman Kuta menurutnya juga sering kali dipakai tempat diselenggarakannya acara yang mendatangkan pejabat pusat. “Pengibaran bendera ini juga di tujukan kepada para pejabat utamanya pejabat pusat untuk melihat bahwa Desa Pakraman Kuta sebagai salah satu bagian dari Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak reklamasi Teluk Benoa yang tegas menolak reklamas Teluk Benoa” ungkap Gusman Saputra, Ketua Yowana Desa Pakraman Kuta

Ditanya soal penggunaan logo ForBALI, Koordinator Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menjelaskan bahwa penggunaan simbol tersebut sudah sesua dengan hasil rapat Pasubayan Desa Pakraman. “ForBALI itu adalah wadah aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dari krama Bali yang notabene adalah hampir seluruhnya krama (warga) dari desa pakraman yang tergabung di dalam pasubayan. Keberadaan ForBALI adalah bagian tak terpisahkan dalam perjuangan pasubayan tolak reklamas teluk benoa. ForBALI berada di bawah desa pakraman” ujar I Wayan Swarsa yang juga Bendesa Pakraman Kuta.

Sementara tu, Koordinator ForBALI menjelaskan, perjuangan menolak reklamas teluk benoa tidak akan berhenti dan tidak akan kenal lelah sampai reklamasi teluk benoa dihentikan dan perpres 51 tahun 2014 dibatalakan. Pengibaran bendera secara serentak ini menurutnya adalah bentuk dari perjuangan yang tidak pernah henti tersebut. “Pengibaran bendera secara serentak sebagai simbol perjuangan rakyat Bali yg tiada kenal henti” papar I Wayan Gendo Suardana.

Aksi pengibaran bendera tolak reklamasi ini ini dilakukan untuk mempertegas sikap Desa Pakraman dalam menolak reklamasi Teluk Benoa, dan untuk memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa ini semakin membesar. Dan sampai saat berita ini dibuat, pengibaran bendera di beberapa titik masih terus berlangsung.

Pengibaran bendera tolak reklamasi Teluk Benoa ini akan kembali dilakukan, terutama oleh desa adat dalam Pasubayan Desa Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang belum melakukan pengibaran Bendera. (ForBali)